1. Umum

• Resume Tarif dan DPP PPh (Ketentuan Lama)
• SKB PPh Potput (SKB PPh 21, 22, 22 impor, 23)
• Oasis Pemotongan/Pemungutan PPh
• Saat Dimulainya Kewajiban Perpajakan
• Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilalihan Usaha
• Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha

2. Subjek Pajak

• Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak
• Penentuan SPDN dan SPLN

3. Penghasilan

• Hibah, Bantuan, Sumbangan yang tidak termasuk Objek pajak
• Hubungan Usaha, Pekerjaan,Kepemilikan atau Penguasaan
• Bantuan, Sumbangan, Zakat yang tidak termasuk Objek Pajak
• Bantuan atau Santunan yang Dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
• Sisa Lebih yang Diterima oleh Badan atau Lembaga Nirlaba di Bidang Pendidikan
• Objek PPh
• Keuntungan karena Pembebasan Utang
• Bukan objek PPh
• Beasiswa tidak termasuk Objek Pajak

4. Biaya Fiskal

• Biaya SDM (deductible/nondeductible, objek PPh 21/bukan objek PPh 21)
• Daftar Rekonsiliasi Fiskal Biaya Usaha
• Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
• Join Cost
• Natura/Kenikmatan
• Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib
• Biaya Fiskal (Pasal 6 dan 9 UU PPh)
• Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih
• Biaya Entertainment
• Biaya Bunga Pinjaman
• Biaya Promosi
• Contoh Soal Rekonsiliasi Fiskal + Kunci Jawaban
• Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan bisa jadi pengurang Penghasilan Bruto
• Sumbangan / Biaya Pembangunan Infrastruktur yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto

Penyusutan Fiskal

• Biaya Penyusutan Fiskal
• Penyusutan Harta Berwujud
• Amortisasi Harta Tidak Berwujud
• Perangkat Lunak (Software) Komputer
• Kendaraan milik perusahaan
• HP, telepon Seluler, pager
• Penyusutan, Amortisasi dalam Bidang Usaha Tertentu (Tanaman Kehutanan, kayu, Tanaman Keras, Ternak)
• Penyusutan Harta Berwujud Bagi Kontraktor Migas

5. Pencatatan dan Pembukuan

• Tax Haven Country
• Norma Penghitungan Penghasilan Neto sejak tahun pajak 2016
• Norma Penghitungan Penghasilan Neto

6. Penghasilan atas Jenis Usaha Tertentu

• Join Operation (Pemecahan Bukti Potong)
• Perlakuan PPh atas Usaha Reksadana
• Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
• Perlakuan PPh dan PPN atas Leasing (Sewa Guna Usaha)
• Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional
• Transaksi e-commerse
• CV, Firma, Kongsi, Persekutuan, Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
• Penghitungan PPh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas
• Built Operate and Transfer (BOT) (Bangun Guna Serah)
• Usaha Lapangan Golf
• Yayasan
• Perlakuan Perpajakan untuk Pengusaha Panas Bumi

Perpajakan di KAPET

• Perlakuan Perpajakan di KAPET (PPh dan PPN)
• Untuk Pengusaha yang Berdomisili di dalam wilayah KAPET
• Untuk Pengusaha yang Tidak Berdomisili di dalam wilayah KAPET
• Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) (yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat)
• Daftar Wilayah KAPET

7. PPh Pasal 21

Cara Perhitungan sebelum 1 Januari 2013

• PPh Pasal 21 Atas Bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR)
• PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala
• PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap
• PPh 21 atas mantan pegawai, komisaris yang bukan pegawai tetap, penarikan dana pensiun oleh pegawai

Cara Perhitungan sejak Tahun Pajak 2016

• PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Pemberi Pensiun
• PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap
• PPh Pasal 21 Atas Bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR)

Cara Perhitungan Sejak tahun pajak 2015

• PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala
• PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap
• PPh Pasal 21 Atas Bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR)

Cara Penghitungan Sejak 1 Januari 2013

• PPh Pasal 21 Atas Bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR)
• Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala
• PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap
• PPh 21 atas mantan pegawai, komisaris yang bukan pegawai tetap, penarikan dana pensiun oleh pegawai

Ketentuan Umum PPh Pasal 21

• Tabel Tarif PPh Pasal 21👍
• Jamsostek (JKK, JHT, JKM, JPK & JHT) dan Premi asuransi lainnya
• PPh 21 Ditanggung Pemerintah
• Tanda Tangan Stempel & Bukti Potong Online PPh 21
• Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT dan JHT
• Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
• Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun
• Subjek dan Bukan Subjek PPh Pasal 21/26
• Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 21/26
• Pemotong dan Bukan Pemotong PPh Pasal 21/26
• SKB PPh Potput (SKB PPh 21, 22, 22 impor, 23)
• PPh 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, POLRI, dan Pensiunannya
• Unsur Penambah dan Pengurang Penghasilan dalam Penghitungan PPh Pasal 21
• Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja yang Memenuhi Kriteria Tertentu

8. PPh Pasal 22

• Tabel Tarif PPh Pasal 22
• PPh Pasal 22 Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
• PPh Pasal 22 Industri atau badan usaha komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam
• PPh Pasal 22 atas Badan Usaha Tertentu
• SKB PPh Potput (SKB PPh 21, 22, 22 impor, 23)
• PPh Pasal 22 Industri atau eksportir sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan
• PPh Pasal 22 Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
• PPh Pasal 22 Industri Tertentu
• PPh Pasal 22 Bendaharawan
• PPh Pasal 22 yang Dipungut Bank Devisa dan DJBC
• PPh Pasal 22

9. PPh Pasal 23

• Bunga
• Stempel Tanda tangan pada Bukti Potong PPh 23/26 atas dividen
• Dividen
• Penegasan Perlakuan PPh Pasal 23 Usaha Retail
• Hadiah, Penghargaan
• Sewa dan Jasa
• Royalti
• SKB PPh Potput (SKB PPh 21, 22, 22 impor, 23)
• PPh Pasal 23
• Tabel Tarif PPh Pasal 23

10. PPh Final Pasal 4 ayat (2)

• PPh Final atas Bunga Obligasi
• PPh Final atas penghasilan WP yang memiliki peredaran bruto tertentu PP 23 Tahun 2018
• Validasi SSB dan SSP
• PPh Final atas penghasilan WP yang memiliki peredaran bruto tertentu PP 46 Tahun 2013 (sudah tidak berlaku sejak 1 Juli 2018)
• PPh Final atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu
• PPh Final atas Penghasilan Lain Kontraktor Dari Pengalihan Participating Interest
• SKB terkait PP 46 Tahun 2013
• Stempel Tanda Tangan pada Bukti Potong PPh atas Pembayaran Bunga Kepada Nasabah SUN-ORI
• Stempel Tanda Tangan pada Bukti Potong PPh atas Bunga Deposito, Tabungan, Jasa Giro, dan Diskonto SBI
• PPh Final atas Hadiah Undian
• PPh Final atas Bunga simpanan Koperasi
• PPh Final atas Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia
• PPh Final atas Dividen yang diterima Orang Pribadi (OP)
• PPh Final atas Penjualan Saham di Bursa Efek
• PPh Final atas Jasa Konstruksi
• PPh Final atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
• PPh Final atas Pengalihan hak atas Tanah dan/atau bangunan, SKB PPhTB
• SUN (Obligasi Negara, SPN) dan SBSN

11. PPh Pasal 15

• PPh Pasal 15 atas pelayaran dalam negeri
• PPh Pasal 15 atas WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak
• PPh Pasal 15 atas Kantor Perwakilan Dagang Asing (representative office/liaison office) di Indonesia
• Tabel Tarif PPh Pasal 15
• PPh Pasal 15 atas Penerbangan Dalam Negeri
• PPh Pasal 15 atas Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri

12. PPh Pasal 19

• PPh Pasal 19 atas Revaluasi (penilaian kembali aktiva tetap)
• Revaluasi aktiva tetap untuk tahun 2015 dan 2016

13. PPh Pasal 24

• PPh Pasal 24 atas penghasilan WPDN dari Luar Negeri

14. PPh Pasal 25

• pengurangan besarnya PPh pasal 25 bagi wajib pajak industri tertentu
• Cara Menghitung PPh Pasal 25 untuk WP BUMN, BUMD, WP Masuk Bursa
• Cara menghitung PPh Pasal 25 untuk WP Bank, WP SGU dengan Hak Opsi
• Cara Menghitung PPh Pasal 25 untuk WP BARU
• Fiskal Luar Negeri
• Pelaporan SPT Masa PPh 25
• PPh Pasal 25 atas Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)

Cara Menghitung PPh Pasal 25 dalam hal-hal Tertentu

• Dalam hal WP berhak atas kompensasi kerugian dan Menerima Penghasilan Tidak Teratur
• Dalam hal WP melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Lalu Lewat Batas Waktu
• Dalam hal WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
• Dalam hal WP membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh
• Dalam hal WP mengalami perubahan usaha atau kegiatan WP

15. PPh Pasal 26

• Penerapan P3B, DGT dan SKD
• DGT 3, DGT 4, dan DGT 5 (Ketentuan ini Sudah dicabut sejak 30 Mei 2013)
• Pencegahan Penyalahgunaan P3B (Ketentuan ini dicabut sejak 1 Agustus 2017)
• DGT 1 dan DGT 2 (Ketentuan ini sudah dicabut sejak 1 Agustus 2017)
• Surat Keterangan Domisili (DGT 6 dan DGT 7) bagi SPDN Indonesia dalam rangka P3B (Ketentuan Sebelum 12 Mei 2017)
• Perlakuan PPh Vs Perjanjian Internasional
• Premi Asuransi dan Reasuransi yang Dibayar kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri
• PPh Pasal 26 atas Penjualan Saham yang Dilakukan oleh WPLN
• Tabel Tarif PPh Pasal 26
• Surat Keterangan Domisili Bagi SPDN Indonesia Dalam Rangka P3B dan Pengesahan Formulir Khusus

16. BUT

• BUT dalam UU PPh
• Objek Pajak BUT dan Branch Profit Tax
• Biaya BUT yang boleh / tidak boleh dikurangkan
• BUT dalam P3B

17. Hubungan Istimewa

• Terjadinya Hubungan Istimewa

18. Fasilitas dibidang PPh

• Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran
• Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Dalam Rangka Penanaman Modal Baru Industri Pionir
• Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah tertentu
• Penurunan tarif PPh Bagi WPDN berbentuk Perseroan Terbuka